Kuliah Pakar Harvard soal Bencana di Istana

Jakarta pernah terguncang gempa dahsyat, antara lain pada tahun 1699, 1780, 1883, dan 1903. Intensitas gempa yang kian meningkat di zona patahan aktif di sepanjang pantai barat Sumatera, belakangan ini, memunculkan kekhawatiran bahwa potensi rambatan gempa dapat sewaktu-waktu menuju ke Ibukota.

Meskipun kekhawatiran tersebut tidak perlu dibesar-besarkan, pemerintah harus membenahi sistem manajemen bencana yang dapat mengantisipasi situasi krisis apabila gempa itu “singgah” di Jakarta. Karena itu, pagi hari ini 24 Juni 2010, Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) mengundang Professor Antony Saich dan Dr. Arnold Howitt dari Sekolah Ilmu Pemerintahan John F. Kennedy, Universitas Harvard, Amerika Serikat, untuk membagi pengalaman Amerika Serikat dan China dalam hal manajemen bencana dan pengelolaan situasi krisis.

Kedua pakar tersebut berbicara di depan petinggi lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan kebencanaan seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan SAR Nasional, serta akademisi dari perguruan tinggi dan lembaga riset, dalam sebuah sesi diskusi di Istana Presiden.

“China memiliki pengalaman yang baik dalam menangani gempa dan banjir seperti kita. Sementara Amerika Serikat berpengalaman mengelola situasi krisis pada saat badai topan. Pengalaman kedua negara sangat relevan untuk kita jadikan referensi,” kata Soeyanto, PhD Cand., Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) secara tertulis ke VIVAnews.

Menurut Soeyanto, kedua negara tersebut berhasil mengembangkan sistem manajemen bencana yang tangguh, yang bertumpu pada kepemimpinan yang efektif antar lembaga pemerintah yang terkait dengan kebencanaan, serta pembangunan sumberdaya manusia yang mumpuni di bidang kajian kebencanaan.

“Koordinasi menjadi salah kata kunci dalam mengatasi krisis pada saat bencana terjadi, karena pemerintah di pusat dan daerah memiliki bermacam-macam lembaga yang terkait dengan kebencanaan.  Koordinasi yang efektif itu bukan hanya soal  kemampuan membangun relasi antar lembaga, tapi yang lebih mendasar adalah bagaimana kita mendesain relasi dan pembagian kerja yang tepat antar lembaga,” kata Dr. Arnold Howitt, pakar manajemen krisis dari Universitas Harvard.

Arnold menegaskan, apabila desain kelembagaan itu sudah tepat, maka pekerjaan rumah berikutnya adalah reformasi birokrasi dalam hal pengembangan sumberdaya manusia. Ia prihatin karena mendengar bahwa di berbagai provinsi di Indonesia, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) banyak diisi oleh tenaga-tenaga yang tidak memiliki kompetensi di bidang kebencanaan. “Bahkan ada teman yang berseloroh, BPBD lebih banyak diisi sarjana agama,” ujarnya.

Karena itu, ia berpendapat, pengembangan sumberdaya manusia yang mumpuni di bidang kebencanaan adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia yang tak bisa ditunda-ditunda. Apalagi sampai menunggu Jakarta terkena gempa. “Apabila diperlukan, Harvard bersedia memberikan pelatihan mengenai manajemen bencana kepada tenaga-tenaga di institusi kebencanaan di Indonesia,” kata Howitt. • VIVAnews

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s