Lembaga Non Profit Jangan Cuci Uang

Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, Djoko Suyanto, menyatakan perlunya menata dan mengatur keberadaan organisasi non profit (NPO) di Indonesia.

“Jumlah NPO berbadan hukum di Indonesia cukup banyak, terlebih lagi yang belum terdaftar,” kata Djoko Suyanto saat menjadi keynote speaker di seminar ”Transparansi dan Akuntabilitas Sektor Non-Profit Organization (NPO) di Indonesia”, Rabu 7 Juli 2010. Saat ini jumlah organisasi non profit itu sudah mencapai 21 ribu.

Djoko menjelaskan, kegiatan dan operasional organisasi-organisasi itu diatur oleh 26 regulasi yang terdiri dari 14 Undang-undang, 5 Peraturan Pemerintah, dan 7 Peraturan dan Keputusan Menteri. Sementara itu, institusi pemerintah yang berperan melaksanakan regulasi NPO ada 10 Instansi, 7 Kementerian dan 3 Lembaga Pemerintah setingkat Kementerian.

“Banyaknya regulasi yang ada justru dirasakan kurang efektif, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan review,” ujarnya.

Diharapkan dengan langkah-langkah perbaikan ini resiko yang dapat mempengaruhi keberadaan sektor NPO seperti kompleksitas dan disharmoni regulasi NPO di Indonesia dapat diperbaiki. Registrasi dan pengesahan bentuk badan hukum NPO di Indonesia dapat tertata secara baik ditingkat sektoral maupun ditingkat kementerian.

Dengan itu, NPO terhindar dari kemungkinan disalahgunakan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dan NPO terhindar dari kemungkinan disalahgunakan sebagai tempat kegiatan terorisme dan sarana pendanaannya.

Dalam kesempatan itu, Ketua PPATK Yunus Husein melakukan pula penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri.

Nota kesepahatam yang ditandatangani dengan Bawaslu untuk yang kedua kalinya ini merupakan penyempurnaan atas nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya pada tanggal 6 November 2008.

“Penandatanganan ini merupakan salah satu bagian penting dari kerjasama PPATK dan Bawaslu untuk memberikan kontribusi positif bagi terciptanya pemilihan legislatif, pemilihan presiden/wakil presiden, pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah yang bersih dan demokratis sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat,” ujar Yunus Husein.

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, A Tanribali L, menambahkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini penting dilakukan sebagai upaya kemitraan didalam melindungi organisasi masyarakat sipil untuk tidak ditunggangi dan dijadikan sebagai alat didalam melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

• VIVAnews

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s