Polri: Silakan ICW Lapor ke Komisi Informasi

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Edward Aritonang, mempersilakan Indonesia Corruption Watch melapor ke Komisi Informasi Pusat (KIP) karena tidak diberi data perwira polri yang memiliki rekening ‘gendut’.

Dia mengatakan langkah Polri tidak memberikan data tersebut sudah sesuai dengan undang-undang. “Silakan saja melapor,” kata Edward di Mabes Polri, Jakarta, Senin 2 Agustus 2010.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya. Hari ini, ICW dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat mendatangi Mabes Polri. Mereka meminta informasi tentang data-data perwira pemilik rekening yang dicurigai bermasalah.

Namun, upaya memperoleh informasi itu gagal karena Polri tak mau menyerahkan data-data tersebut. Alasannya,  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melarang pengungkapan data data tersebut.

ICW mengancam akan melaporkan Polri ke KIP karena dinilai menghalangi publik mendapatkan informasi. Mereka mengatakan Pasal 7 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memang mengatakan informasi mengenai aset, rekening, dan kekayaan seseorang tidak boleh dipublikasikan.

Namun, ICW juga merujuk pada Pasal 8 UU KIP yang menyatakan kekayaan sebagaimana disebut Pasal 7 huruf h itu bisa dipublikasikan jika orang tersebut telah menjadi pejabat publik. Apalagi, rekening itu telah dinyatakan tidak bermasalah.

Terkait hal itu, Edward mengatakan, dalam UU KIP itu disebutkan bahwa aturan dalam UU itu harus menghormati aturan hukum yang tercantum dalam UU lain yang berlaku sebelumnya.

Artinya, UU KIP itu harus menghormati larangan publikasi rekening dan kekayaan orang lain, bahkan jika orang tersebut menjadi pejabat publik. “Undang-undang itu menyebutkan harus menghormati undang-undang sebelumnya,” kata dia.

Menurut dia, Polri telah melakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Analisa (LHA) rekening-rekening yang diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Polri.
Tugas Polri, kata dia, menyerahkan kembali hasil penyelidikan itu hanya kepada PPATK, bukan pada lembaga lain. “Hasil penyelidikan LHA diberikan kepada PPATK,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, Polri menerima 831 LHA dari PPATK. Dari jumlah itu, Polri mengatakan 23 rekening milik perwira Polri. Polri mengaku telah melakukan penyelidikan terhadap rekening-rekening tersebut.

Hasilnya, Polri menyatakan 17 rekening tidak terkait tindak pidana, dua rekening masih dalam proses penyelidikan, satu rekening belum ditindaklanjuti karena pemiliknya ikut pemilihan bupati, satu rekening tidak ditindaklanjuti karena pemiliknya telah meninggal, dan dua lainnya dinyatakan terkait tindak pidana.
• VIVAnews

2 comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s